Beranda NASIONAL BANDUNG GPTB Geruduk Balai Kota Bandung, Tolak Taksi Online

GPTB Geruduk Balai Kota Bandung, Tolak Taksi Online

293
0

Didampingi sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), ribuan sopir taksi yang tergabung dalam Gabungan Pengemudi Taksi Bandung (GPTB), Rabu (2/11/2016) berunjuk rasa di Balai Kota Bandung menolak keberadaan taksi pelat hitam berbasis aplikasi online.

Keberadaan transportasi online disebut menjadi penyebab menurunnya pendapatan mereka. Sejak hadirnya transportasi online di Kota Bandung, para sopir taksi mengaku pendapatan mereka menurun hingga 75 persen.

Ketua GPTB Tedi Nugraha mengatakan, pihaknya mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai pemerintah Kota Bandung merealisasikan tuntutan GPTB. Menurutnya, pemerintah harus bersikap tegas terkait dengan keberadaan taksi online.

“Tolong diperhatikan. Kami masyarakat kecil. Kami sama-sama pengemudi yang terpanggil. Kebijakan apa yang diambil oleh Pemkot Bandung, setidaknya ada yang bisa menahan, jangan biarkan begitu saja,”ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi menjelaskan, pihak yang berwenang untuk mengatur taksi online, yakni Kementerian Perhubungan. Kewenangan itu pun diatur dalam Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.

“Kami hanya melaksanakan saja,” ujar Didi kepada pedemo ketika menemui perwakilan pedemo.

Berdasarkan Permen No 32 Tahun 2016, kata Didi, taksi online yang beroperasi harus memenuhi semua persyaratan seperti taksi konvensional pada umumnya. Antara lain berbadan hukum, memiliki pool, dan mobil harus diuji KIR.

“Aturan tersebut harus dipenuhi per 1 Oktober 2016. Tetapi ada surat edaran ditambah enam bulan. Artinya dengan adanya perpanjangan itu (taksii online) masih dibolehkan sampai April masih boleh,” kata Didi. (WHT)