Beranda NASIONAL BANDUNG SKK Migas, Lembaga Bergaji Besar yang Kerjanya Tidak Independen

SKK Migas, Lembaga Bergaji Besar yang Kerjanya Tidak Independen

832
0
BERBAGI

VOB (SUARABANDUNG) – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli mengaku kecewa dengan rencana Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang ingin membangun kilang LNG terapung atau sistem floating di tengah laut di ‘Lapangan Gas Abadi’ Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku.

Selain menurutnya, bisa memakan biaya yang cukup besar, juga tidak efektif bagi industri turunannya. Menurut Rizal, jika kilang tersebut di bangun di darat, selain lebih efisien dalam hal budgeting, juga bisa membuka peluang tumbuhnya industri turunannya yang bisa bermanfaat besar bagi masyarakat.

“Secara hitung-hitungan, di darat lebih murah ketimbang di tengah lautan. Di Australia saja, pembangunan kilang LNG terapung masih belum rampung hingga saat ini. Lagipula, jika di bangun di darat, bukan tidak mungkin akan tumbuh industri turunannya seperti pabrik pupuk dan lain-lain, yang bisa bermanfaat bagi kemajuan ekonomi daerah sekitar,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya, Rizal Ramli, saat berbicara di Seminar Energi di Jakarta, Rabu (7/10).

MaselaRizal juga menuturkan kekecewaannya, terhadap rekomendasi SKK Migas terkait pembangunan floating LNG pada Blok Masela yang merupakan hasil dari kajian perusahaan asing. Seharusnya, kata Rizal, sebagai Lembaga Kepemerintahan, SKK Migas tidak perlu menelan mentah-mentah usulan perusahaan asing tersebut. “Saya betul-betul kecewa SKK Migas gajinya udah tinggi-tinggi tapi gak pernah berfikir independen,” kata Rizal.

Rizal mengungkapkan, pemerintah seharusnya memutuskan dengan matang terkait keputusan pembangunan infrastruktur gas pada Blok Masela. Kata Rizal, jangan sampai keputusan pembangunan infrastruktur malah membuat masyarakat sekitar Maluku tidak menikmati manfaatnya.

“Mengapa kesempatan emas itu lewat menjadi missing kesempatan, satu karena pejabatnya itu tidak betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat, jadi pertama itungannya asal terima jadi perusahaan asing, dan tidak mikir efek terhadap pembangunan wilayah,” tutupnya. (DSU/GE/ACT)