Beranda NASIONAL BANDUNG Revisi UU Migas Lambat, Ada Skenario Apa?

Revisi UU Migas Lambat, Ada Skenario Apa?

399
0
BERBAGI

VOB (SUARABANDUNG) – Pemerintah terkesan lambat terkait revisi UU No 22/2001 tentang Migas. Beberapa kalangan mengatakan bahwa lambatnya revisi UU migas tersebut justru banyak menimbulkan isu yang tak sedap.

Terkait hal tersebut, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia berharap, tak ada perubahan dalam mekanisme kontrak Wilayah Kerja (WK). Pasalnya menurut Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas, Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto, ada isu soal perombakan skema kontrak kerja sama hulu migas yang dikenal dengan Production Sharing Contract (PSC).

Untuk diketahui, dalam skema PSC, pemerintah sebagai regulator, dan pengawas, serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selaku operator WK yang menyepakati perolehan bagi hasil dari produksi migas. Skema PSC juga meliputi adanya pengembalian biaya investasi yang dibayar pemerintah melalui cost recovery. Hal ini disinyalir bisa membuat pelaku usaha sektor hulu migas mengajukan keberatan.

“Perkembangan terakhir yang Kadin terima, skema PSC ini akan digantikan dengan skema gross reveneu (bagi hasil) tanpa adanya sistem cost recovery. Isu yang beredar semakin lama revisi UU migas, makin banyak isu liar berkembang. Kami dengar skema PSC diubah ke gross reveneu,” ujar Firlie.

Dari rencana perubahan itu, pihaknya mengaku sangat khawatir. Pasalnya, sejumlah perusahaan hulu migas yang sudah sejak lama berkontrak dengan menggunakan skema PSC tidak bisa begitu saja mengubah isi perjanjian. “Perubahan revisi UU Migas ini mengkhawatirkan. Karena dasar kontraknya kan sudah ada (PSC),” tutur dia.

Firlie pun menilai, industri hulu migas sudah cukup nyaman dengan skema kerja sama hulu migas saat ini. Atas dasar itu, pihaknya berharap perubahan revisi UU Migas juga sejalan dengan aspirasi pelaku usaha, di mana skema PSC masih tetap berlaku. (DSU/geo)