Beranda NASIONAL BANDUNG POSISI SEKDA DAN KEPUTUSAN POLITIK WALIKOTA BARU

POSISI SEKDA DAN KEPUTUSAN POLITIK WALIKOTA BARU

13
0
BERBAGI

POSISI SEKDA DAN KEPUTUSAN POLITIK WALIKOTA BARU
OLEH Yusa Djuyandi *)

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung telah menghantarkan pasangan Oded – Yana pada tampuk kekuasaan tertinggi dalam struktur Pemerintah Kota Bandung untuk periode 2018-2023. Nama Oded bukan hal yang asing bagi warga Kota Bandung, pada periode sebelumnya (2013-2018) Oded adalah wakil dari Ridwan Kamil. Pasca keterpilihan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat dan Oded sebagai Walikota Bandung, keduanya kemudian melakukan sejumlah langkah transisi politik. Ridwan Kamil yang pada saat itu masih menjabat walikota berkoordinasi dengan Oded sebagai wakilnya untuk melanjutkan tradisi Bandung Juara di masa kepemimpinan Oded. Sejumlah hal kemudian dibahas oleh keduanya, yang salah satunya adalah soal penentuan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung.

Penentuan Sekda di masa transisi politik bukan merupakan hal yang mudah, sebab dibutuhkan ketelitian atau kecermatan agar Sekda terpilih mampu mendukung program pemerintahan berikutnya. Berdasarkan pada pertimbangan politik dan juga proses seleksi yang telah dilakukan maka kemudian Ridwan Kamil memilih nama Benny Bahtiar sebagai Sekda Kota Bandung, meski selain itu ada juga dua kandidat lainnya yang dinilai baik, seperti Ema Sumarna yang berposisi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Mohamad Salman Fauzi yang berposisi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Meski demikian penetapan nama Benny Bahtiar sebagai Sekda kemudian memunculkan sikap pro dan kontra. Benny sebelumnya berposisi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

Beberapa kelompok masyarakat yang kontra terhadap keputusan Kang Emil dalam memilih Benny dengan meluapkan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa, mereka menuntut Walikota Bandung saat itu, Ridwan Kamil, untuk membatalkan keputusannya. Alasan penolakan dari beberapa pihak lebih didasarkan pada aspek bahwa Benny dianggap bukan merupakan orang internal Pemerintah Kota Bandung, sehingga dirinya diprediksi akan sulit memahami budaya birokrasi Pemkot Bandung dan persoalan Kota Bandung pada umumnya.

Peran Penting Sekda

Posisi Sekda dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah adalah hal yang penting, Sekda bertugas membantu kepala daerah dalam membina aparatur pemerintah di bawahnya, mengharmonisasikan dan mendorong implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Tentunya bila didasarkan pada posisi strategis ini maka yang paling utama perlu diperhatikan dalam pengisian posisi Sekda adalah kemampuan untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Upaya yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dengan meminta pertimbangan Oded merupakan bentuk komunikasi politik yang positif, Emil pada saat itu tentu perlu mendapatkan masukan dari Oded perihal kebutuhannya dalam menjalankan program pemerintahan kelak, dan kemudian bagaimana melakukan sinkronisasi keberlanjutan program pemerintahan dari masa Ridwan Kamil.

Alasan penolakan terhadap Benny yang didasarkan pada asumsi bahwa dirinya dianggap tidak akan mampu memahami persoalan birokrasi Pemkot Bandung dan masyarakat Kota Bandung bisa jadi salah namun bisa jadi juga benar. Bisa jadi salah karena menurut Dwiyanto (2002) dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, kultur birokrasi bisa dipengaruhi oleh pola kehidupan dan aspek budaya masyarakat setempat, bila melihat pada kondisi Kota Bandung serta Kota Cimahi agaknya kedua kota ini lebih banyak memiliki persamaan, sebab posisi kedua kota ini saling berbatasan dan memiliki lalu lintas penduduk antar kota yang sangat intens serta memiliki budaya yang sama.

Akan lain halnya bila kita berbicara antara Kota Bandung dan Kota Bekasi yang jelas keragaman penduduk dan karakter persoalan daerahnya berbeda.

Apabila melihat pada kondisi yang dihadapi, penetapan Sekda harus didasarkan pada adanya pemahaman mengenai kultur birokrasi pemerintah kota dan masyarakat setempat untuk kemudian di sinkronkan dengan kebijakan walikota terpilih. Tetapi ini sepertinya sudah diantisipasi oleh Ridwan Kamil dengan turut serta meminta pertimbangan Oded, padahal sebenarnya bisa saja Ridwan Kamil atas dasar kewenangan politiknya di akhir masa jabatan langsung memutuskan siapa yang menjadi Sekda terpilih tanpa perlu pertimbangan walikota selanjutnya.

Tetapi hal itu tidak dilakukan karena agaknya akan turut mempengaruhi ritme kerja wakilnya yang terpilih menjadi walikota dan juga akan mengganggu rencana Ridwan Kamil sendiri sebagai gubernur dalam menata kawasan Bandung dan sekitarnya, sebab Kota Bandung adalah Ibukota Provinsi Jawa Barat.

Keputusan Politik Walikota Baru

Penolakan beberapa kelompok masyarakat terhadap keputusan yang mengusulkan Benny Bachtiar sebagai Sekda, di klaim oleh mereka bukan hanya berasal dari eksternal tetapi juga dari internal ASN di Pemkot Bandung, namun adanya klaim penolakan dari internal ini perlu dibuktikan kebenarannya dan kalaupun ada bisa jadi tidak bersifat menyeluruh. Kalaupun beberapa pihak yang kontra tetap menginginkan adanya gugatan keputusan maka sangat tidak mungkin bila hal ini kemudian dialamatkan kepada Ridwan Kamil, oleh sebab posisi Ridwan Kamil sendiri sudah menjadi Gubernur Jawa Barat, hal yang mungkin dilakukan adalah meminta penjelasan Walikota Bandung terpilih yang baru saja dilantik, yaitu Oded.

Sebagaimana di klaim oleh Ridwan Kamil pada saat itu, penetapan Benny Bachtiar adalah juga turut didasarkan pada masukan atau pertimbangan dari Oded, tentu penjelasan dari Oded sebagai Walikota Bandung saat ini diperlukan untuk mengklarifikasi soal penentuan pemilihan nama pengisi jabatan Sekda Kota Bandung.

Sebagai Walikota Bandung terpilih, Oded bisa saja kemudian mengusulkan pembatalan nama Benny sebagai Sekda, mengingat saat ini Benny juga belum resmi dilantik sebagai Sekda. Akan tetapi lain lagi ceritanya jika sebelum Oded dan Yana dilantik tetapi SK Mendagri atas Sekda telah keluar, maka Oded dan Yana tidak dimungkinkan untuk merubah struktur birokrasi dalam waktu dekat karena terbentur aturan UU No. 8/2015 Pasal 162.

Apabila kemudian walikota terpilih ingin meninjau kembali keputusan walikota sebelumnya maka keputusan itu alangkah baiknya di konsultasikan dengan wakilnya agar dapat mendukung program pemerintah kota selama 5 tahun kedepan. Publik Kota Bandung disisi lain juga perlu mendapat penjelasan mengenai alasan walikota terpilih membatalkan keputusan walikota sebelumnya, sebab Ridwan Kamil mengklaim bahwa sebelumnya telah turut serta meminta pertimbangan Oded M. Danial.

Untuk mengatasi polemik soal posisi Sekda maka keputusan politik Walikota Bandung terpilih sangat ditunggu, apakah akan melakukan perubahan atau tidak atas keputusan pengusulan nama Benny sebagai Sekda. Akan menjadi persoalan bila kemudian walikota terpilih lambat dalam mengambil keputusan politik, karena posisi Sekda sangat penting dalam membantu mempercepat pekerjaan walikota dan wakil walikota serta menjaga kondisi dan stabilitas internal pemerintahan. Bila kemudian keputusannya adalah membatalkan penetapan pengajuan nama Benny Bachtiar maka walikota perlu menjelaskan kepada publik alasan objektif dibalik pembatalannya.

*)Penulis adalah Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.