Beranda NASIONAL BANDUNG Pilkada Serentak 2015 Benar-Benar Bikin Cemas

Pilkada Serentak 2015 Benar-Benar Bikin Cemas

400
0
BERBAGI

VOB (SUARABANDUNG) – Sudah jauh-jauh hari sebenarnya diingatkan oleh banyak ahli, pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun ini berisiko besar terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi di Tanah Air, karena belum siapnya pijakan hukumnya dan penyelenggaranya. Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD pada Sabtu kemarin (3/10) juga memperkirakan sekitar 60% pemilihan kepala daerah itu akan berujung pada sengketa ke MK. “Dari pengalaman saya selama menangani perkara pilkada, 60 persen pemilihan kepala daerah di Indonesia akhirnya bersengketa,” kata Mahfud di Bengkulu.

Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai, pilkada serentak menjadi fenomena yang aneh. Karena, penyelenggaran pilkada tidak konsisten dengan Undang-Undang Pilkada yang telah ditetapkan, dengan mengubah-ubah pasal yang dinilai tidak sesuai dengan kelompok tertentu.

Pilkada Serentak tahun 2015, tambahnya, merupakan pilkada yang peraturannya bongkar pasang, tidak menentu, atau subject to change any time (berubah tiap saat) alias tidak memiliki kepastian hukum. Pasal atau peraturan baru diciptakan sesuai dengan konteks yang berkembang, bukannya undang-undang ditaati dan dilaksanakan oleh peserta pilkada. Yang terjadi justru undang-undang harus diubah karena ada aspirasi atau kepentingan baru. ”Fenomena ini sangat aneh karena membuat semuanya [KPU/KPU daerah, Bawaslu/Panwaslu daerah, parpol, pemerintah/pemda, dan masyarakat] menjadi dilematis. Logikanya, Undang-Undang Pilkada sudah mantap, disepakati dan oke diimplementasikan,” kata Zuhro seperti dikutip republika.co.id, Ahad (4/10).

Pada awal September lalu, Zuhro juga memperingatkan, tidak ada yang bisa menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dapat berlangsung tanpa pelanggaran hukum. “Harus diakui, di tataran legal frame masih ada persoalan yang belum selesai, tapi mau atau tidak, pilkada harus tetap  jalan,” ujar Zuhro dalam dialog pilar negara di Perpustakaan MPR, Jakarta, 7 September lalu.

Siti Zuhro juga mengatakan, selama pentahapan awal pilkada saja ada banyak persoalan yang ditimbulkan oleh partai politik. Ia mengungkapkan, persoalannya akan semakin pelik karena Indonesia pada awal 2016 harus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada saat bersamaan, lanjutnya, tahapan sengketa pilkada juga akan segera masuk ke persidangan.

Bangsa Indonesia kini, tambahnya, hanya bisa berharap semoga para calon yang diusung partai adalah orang-orang terbaik yang pantas memimpin daerah.

Sebelumnya, ahli hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menyarankan pemerintah agar memundurkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak. Karena, pilkada serentak itu berpotensi mengancam stabilitas politik nasional jika pelaksanaannya dipaksakan, meningat belum adanya lembaga peradilan yang berwewenang mengadili sengketa hasil pilkada.

“Mahkamah Konstitusi tidak berwewenang mengadili sengketa pilkada. Tapi, ini penyelesaian dikembalikan lagi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Yusril setelah acara buka puasa bersama jajaran DPP PBB di Jakarta, 4 Juli lalu.

Yusril menjelaskan, pilkada sebenarnya bukan bagian dari rezim pemilu. Karena, seperti telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi  pada tahun 2014, pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Karena tidak masuk dalam rezim pemilu, lanjut Yusril, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tak berwewenang menyelenggarakan Pilkada 2015.

Dalam UUD 1945, KPU hanya diminta melaksanakan pemilu, bukan pilkada. Mahkamah Konstitusi, tambahnya, dalam putusan tahun 2014 lalu juga menyatakan tak berhak menjadi pengadil kalau peserta Pilkada 2015 bersengketa. Tapi, kata Yusril lagi, Undang-Undang Nomor 8/2015 malah mendesak Mahkamah Konstiitusi sebagai pengadil dalam perkara perselisihan hasil pilkada. Masalahnya, lanjut Yuril, kalaupun dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi, bagaimana mengandalkan sembilan hakim konstitusi untuk menangani perselisihan pilkada.

Rencananya, KPU akan menggelar pilkada serentak tahap awal di 269 provinsi, kabupaten, dan kota. Jika setengah dari 269 daerah terlaksana pilkada saja bersengketa, bagaimana sembilan hakim konstitusi memutuskan perselisihan dengan waktu penyelesaian hanya 45 hari? Menurut Yusril, dalam keadaan tersebut akan sulit dicari keadilan dan tak menjamin adanya kepastian hukum. “Dan ini akan memunculkan persoalan baru. Dan kalau persoalan baru ini tertumpuk-tumpuk, akan sangat berbahaya bagi kondisi dan stabilitas politik nasional,” ujar Yusril.

Bahkan, dari hasil audit atas kesiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dilakukan sejak 8 Juni sampai 13 Juli 2015., Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan temuan KPU belum siap menjalankan program itu.

Wajar jika kemudian masyarakat tak bisa berharap pelaksanaan hajatan demokrasi itu bakal maksimal. Hal itu juga dimaklumi pakar hukum tata negara Margarito Kamis. “Terlalu banyak masalah yang muncul. Semua terlihat tidak siap. Berbagai masalah seperti kinerja KPU, faktor keamanan, masalah internal partai, dan sebagainya membuat masyarakat justru khawatir dan waswas terhadap pelaksanaan pilkada serentak ini,” kata Margarito, 27 Juli lalu. (Ron/Ton/Pur/pribuminews.com)