Beranda NASIONAL BANDUNG Pengamat Energi: Freeport Hanya Gertak Sambal

Pengamat Energi: Freeport Hanya Gertak Sambal

159
0
BERBAGI
Salah satu sudut portrsite Freeport/ Energyworld

SUARABANDUNG, V0B – Pengamat Energi, Fahmy Radhi, mengatakan bahwa Freeport sungguh tidak akan pernah merealisasikan ancaman untuk memperkarakan Indonesia ke Arbitase. Alasannya, selain peluang menang kecil, juga resiko besar.

Resiko tersebut adalah, potensi semakin merosotnya harga saham McMoran Copper dan Gold Inc di Bursa New York (FCX). Menurut Fahmy Radhi, sepanjang 2014 rata-rata saham FCX masih bertengger di USS 62 per saham. Perdagangan akhir Desember 2012, harga saham FCX terpuruk menjadi USS 8,3 per saham. Salah satu penyebab sentimen penurunan harga saham FCX adalah tidak ada kepastian perpanjangan KK Freeport dari pemerintah Indonesia.

Pada Januari hingga Oktober 2016, harga saham FCX sempat rebound hingga mencapai rata-rata USS 12.6 per saham, masih terus naik hingga mencapai level USS 15. 27 per saham pada 12 Januari 2017.

Kenaikan cukup tinggi itu dipicu oleh dua faktor. Pertama surat jaminan Menteri ESDM Sudirman untuk memperpanjang Freeport. Kedua izin bagi Freeport untuk ekspor konsentrat tanpa diolah dan dimudahkan smelter dalam negeri yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Jero Wacik, Sudirman Said, dan Arcandra Tahar.

“Namun, sepanjang Februari 2017, harga saham FCX melemah sebesar 5,23% hingga mencapai USS 14.13 per saham. Pada perdagangan 22 Februari 2017, menurut Moody’s penurunan harga FCX itu disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor konsetrat yang diterapkan secara tegas oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan. Berdasarkan fluktuasi penurunan harga saham FCX itu, kecil kemungkinan bagi Freeport untuk benar-benar menerapkan ancaman menggugat ke Arbiase dan menghentikan produksi cara total. Alasannya, kedua tindakan itu akan semakin memperburuk harga saham FCX, yang berpotensi membangkutkan McMoran Copper dan Gold Inc.,” papar Fahmy Radhi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (25/2/2017).

Dengan perhitungan tersebut, lanjut Fahmy, pemerintah tetap kukuh untuk menawarkan opsi IUPK berdasarkan PP/2017 dengan memenuhi syarat divestasi 51% dan fiskal prevaling. Alternatifnya, tetap menggunakan opsi KK berdasarkan UU nomor 4/2009, yang melarang ekspor konsetrat tanpa diolah dan dimurnikan di smelter dalam negeri.

Fahmy juga mengatakan, status IUPK, berdasarkan PP 1/2017 yang ditolak oleh Freeport, sebenarnya menguntungkan Freeport ketimbang Freeport tetap menggunakan status KK, seperti yang dituntut Freeport. Dengan IUPK, tidak hanya dapat izin ekspor konsetrat tanpa harus membangun smelter dalam 5 tahun ke depan. Tapi, Freeport juga dapat kepastian perpanjangan selama 10 Tahun.

“Sedangkan penggunaan status KK berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009 lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia, pasalnya dengan kewajiban untuk mengolah dan memurnikan di Smelter dalam negeri dapat menaikkan nilai tambah bagi Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia dapat mengambil alih Freeport saat kontrak berakhir pada 2001 yang hanya tinggal 4 tahun lagi,” lanjut Fahmy.

Pengambilan pada 2021 tidak ada konsekuensi hukum maupun biaya, lantaran KK Freeport sudah berakhir. Sehingga harus diserahkan kembali pada pemerintah Indonesia. Pasca pengambilalihan, pemerintah bisa menyertakan pengelolaan Freeport pada konsorsium BUMN pertambangan.