Beranda NASIONAL JABAR Menjelang Pengenangan Waduk Jatigede Penolakan Terus Bergulir

Menjelang Pengenangan Waduk Jatigede Penolakan Terus Bergulir

2193
0
BERBAGI
Ilustrasi

Bandung, VoB– Penggenangan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat dalam perencanaan pemerintahan Jokowi akan mulai dilakukan tanggal 1 Agustus 2015. Namun proyek yang sudah dirancang sejak pemerintahan Orde Lama atau sekitar 50 tahun yang lalu dan pembebasan lahanya dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru sampai saat ini masih menuai protes dan penolakan dari masyarakat sekitar, aktivis lingkungan hidup dan budaya Jawa Barat.

Penolakan ini menguat, semenjak digulirkannya Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2015 tertanggal 28 Juni tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jarigede masih belum rampung. Hari senin (27/7) dari total 10.924 keluarga yang terkena dampak baru dapat uang ganti rugi sebanyak 2.270 keluarga.

Kendala lain yang sama menguat penolakan penggengan karena di wilayah itu terdapat peninggalan sejarah kerajaan Sumedang Larang. Salah satu situs keramat adalah Situs Cipaku yang dipercaya sebagai peninggalan Ayang Prabu Aji Putih. Situs abad ke-7 peninggalan Kerajaan Tembong Agung, cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Situs yang sekaligus wilayah cagar budaya sebagian besar belum jelas nasibnya. Jika tidak direlokasi atau pemerintah melaksanakan niatnya sadah pasti akan tenggelam.
Sebagai tanda penolakan, para sesepuh Sunda Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) melayangkan surat pada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut ditandatangani para sesepuh sunda diantaranya Acil Bimbo (seniman & aktivis lingkungan) dan Solihin GP (mantan Gubernur Jawa Barat).

“Selain menyurat Presiden, pihaknya menyiapkan sejumlah aksi budaya. Dimulai (29/7) di Kabuyutan Cipaku dengan menggelar acara ruwatan. Lalu hari ini (30/7) “Ruwatan Gedung Sate” dimulai pukul 09.00 – selesai di Gedung Sate, Jl. Diponegoro,Bandung.

Tanggal 3I Juli, DPKLTS akan bergerak ke Jakarta melakukan aksi di Istana Merdeka dan Kedutaan Tiongkok. Terakhir 1 Agustus 2015, mereka akan mengadang Presiden Joko yang berencana datang ke Jatigede dengan melakukan kemping,” ujar Taufan Suranto perwakilan DPKLTS melalu pesen singkatnya pada VoB (29/7). (HMT)