Beranda NASIONAL BANDUNG Kasus IUPK Freeport, Sebaiknya Siapkan Perppu sebelum Revisi UU

Kasus IUPK Freeport, Sebaiknya Siapkan Perppu sebelum Revisi UU

652
0
BERBAGI

VOB – Pasca keluarnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), memperpanjang kontrak PT Freeport dianggap tidak mungkin. Solusi yang dinilai mungkin adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebab, bila menunggu revisi UU Miberba, maka bakal memakan waktu lama.

“Untuk memperpanjang kontrak yang sudah habis, sebenarnya banyak prosedur yang harus dilakukan. Kalau tidak mau, ya ubah undang-undanya. Tapi kalau mau yang cepat, berarti pemerintah harus berinisiatif membuat Perppu untuk perpanjangan kontrak,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (3/7).

Dikatakan Satya, bila menuruti UU Minerba, saat kontrak sudah selesai Wilayah Kerja dikembalikan kepada pemerintah, dan pemerintah memasukkan ke Wilayah Percadangan Negara. Selanjutnya, bila ingin dijadikan Izin Usaha Pertambangan kembali, maka dibutuhkan persetujuan dari DPR.

“Karena sudah ada IUPK sebelumnya, yang berakhir pada 2021 nanti, berarti Freeport harus menunggu lama agar bisa memperpanjang kontrak. Karena, ada prosedur dari UU Minerba,” paparnya.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah berinisiatif membuat Perppu untuk mempercepat proses perpanjangan kontrak. Dengan begitu, ini bakal membantu perusahaan-perusahaan yang sudah habis masa kontraknya. Berikutnya, revisi UU Minerba bisa dilakukan untuk memperkokoh jaminan hukumnya. Hal ini pun, menurut dia berlaku untuk peraturan tentang membangun smelter.

“Membuat Perppu merupakan kewenangan dari eksekutif, yaitu presiden. Jadi, kita tanyakan saja Perppu ke Presiden Jokowi nanti,” pungkas Satya.(GDH-GE/VOB)