Beranda NASIONAL BANDUNG Inilah Kritikan Fahri Hamzah Terhadap pemerintah Terkait Freeport

Inilah Kritikan Fahri Hamzah Terhadap pemerintah Terkait Freeport

192
0
BERBAGI
Salah satu sudut portrsite Freeport/ Energyworld

SUARABANDUNG,V0B – Fahri Hamzah​ Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa saat ini pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Freeport Indonesia. Mneurutnya permasalahan Freeport tak serumit seperti yang dipikirkan pemerintah.

“Freeport ini PT lho, bukan negara. Ngadepin PT aja enggak bisa, gimana mau ngadepin negara lain,” lanjut dia di komplek DPR Senayan Jakarta 23/2/2017.

PT Freeport itu Juga Berbadan Hukum Indonesia, akan tetapi demi pencitraan seseorang, dibuat dan dikonsep pertarungannya seolah-olah Pemerintah kita, sedang menghadapi Negara Adikuasa (USA : Red), lantas Pemenangnya akan Muncul nanti Joko Widodo, Cs, lalu masyarakat akan bilang ​ “hebat nieh JokoWidodo,Cs” begitu barangkali kira-kira.

PT Freeport Indonesia itu bukan siapa-siapa, Dia hanya Perseroan BerBadan Hukum Indonesia, tentunya tunduk pada Aturan hukum Indonesia, justeru Pemerintah RI yang seharusnya patut melindungi dan mengayomi perusahaan dimaksud, bukan malah Pemerintah RI, bikin ribut atau gaduh karena diduga ​”Papi Gagal Minta Saham” akibat ketahuan Publik!

Padahal kalau dipikir-pikir, jika sampai terjadi PHK Massal hingga sekira 40,000. pekerja dirumahkan, yang rugi adalah justeru Rakyat / Pekerja Perusahaan itu sendiri, dan juga akan merugikan Pemerintah RI, sebab Pemerintah atau NKRI akan kehilangan Pembayaran berbagai devisa dan/atau pajak-pajak tertentu.

Sudah dech, mari kita STOP PENCITRAAN, Karena Saat ini bukan lagi masa-masa kampanye politik untuk Pilpres 2019, Sebab Materi Kampanye tentang “BISA ATASI BANJIR DAN MACET JAKARTA TAHUN 2012 YANG LALU SAJA HINGGA SEKARANG BELUM BISA TERLAKSANA​,” ujar Fahri

Sudah saatnya Kita Sadar, Bangkit, Berubah dan Bekerja, bukan Lagi hanya larut dalam Pencitraan semata. “Mau diselesaikan atau mau diulur. Kalau mau selesaikan harusnya duduk bareng. Bilang ke Freeport kalau kita punya undang-undang yang harus dieksekusi. Lalu dieksekusi dan sebagainya. Itu kan tahapan kerjanya,” kata Fahr

Saat ini, Fahri menganggap, pemerintah menggiring permasalahan Freeport ke isu nasionalisme. Padahal, yang terjadi hanya persoalan perdagangan.
Dengan tak kunjung usainya permasalahan ini, Fahri mengatakan, akan ada banyak pekerja Indonesia di Freeport yang berpotensi di-PHK.
Hal itu dinilai tidak kondusif di tengah perekonomian dunia yang tengah mengalami kelesuan.
Apalagi, menurut Fahri, kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tak terprediksi dan cenderung mengundang kontroversi.
Jika Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem, dikhawatirkan menimbulkan situasi yang tak kondusif.
“Sudahlah, soal Freeport ini enggak usah gagah-gagahan. Enggak usah kampanye lagi. Udah jadi pemerintah kok. Eh, orang ini cuma mau dagang. Mau rekrut tenaga kerja dari kita,” papar Fahri. |FS/RNZ