Beranda NASIONAL BANDUNG Dana Haji Diutak Atik untuk Dana Infrastruktur

Dana Haji Diutak Atik untuk Dana Infrastruktur

460
0
BERBAGI

VOB – Pemerintahan Presiden Jokowi memang jor-joran hendak membangun infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sayangnya, dana yang ada di APBN terhitung cekak. Untuk lima tahun ke depan, jumlah dana yang terdapat dalam APBN-P 2015 cuma sekitar Rp 1.178 triliun. Sementara total kebutuhan investasi untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun.

Meskipun terdapat potensi dana sisa APBN (SILPA) yang jumlahnya sekitar Rp 100 triliun dalam lima tahun, masih terdapat celah pendanaan antara pendanaan APBN dan kebutuhan investasi sebesar Rp 4.341 triliun.

Itu sebabnya, Presiden Joko terpaksa malang melintang mencari pembiayaan di luar APBN untuk membangun infrastruktur. Salah satunya adalah mengutak-atik dana tabungan haji.

Saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Bogor, Jumat (5/6) kemarin, Presiden Joko membahas persiapan pembentukan pengelolaan keuangan haji selain penyelenggaraan ibadah haji. “Sore ini dibicarakan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan juga persiapan pembentukan pengelola keuangan haji dan persiapan penyelenggarannya,” kata Jokowi saat membuka Ratas.

Presiden meminta Menteri Agama Lukman Hakim untuk menjelaskan terkait persiapan penyelanggaraan ibadah haji dan pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Lukman Hakim, usai Ratas, mengatakan pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji ini berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 yang menyatakan harus dibentuk badan pada Oktober tahun ini. “Sesuai UU 34/2014 Tentang BPKH bahwa Oktober tahun ini sudah terbentuk BPKH, diisi dengan badan pelaksana dan dewan pengawas,” katanya.

Menurut dia, BPKH nantinya akan diisi oleh kalangan profesional, karena akan mengelola dana triliunan rupiah. “Dia harus mengelola dana triliunan (rupiah, red) yang harus diinvestasikan dalam bentuk yang menguntungkan, hati-hati, memperhitungkan syariah dan sesuai UU,” kata Lukman.

Dia mengungkapkan, bahwa dana abadi umat saja tidak kurang dari Rp 2,6 triliun dan akan ditambah setoran awal jamaah. “Kalau tiap orang setor awal Rp 25 juta, sementara yang antre bisa sampai belasan tahun, puluhan ribu, akumulasinya besar sekali,” katanya.

Lukman menjelaskan, bahwa semenjak lahirnya UU BPKH telah memiliki landasan hukum penggunaan dana haji tersebut sehingga bisa digunakan untuk investasi di bidang infrastruktur. “Presiden berharap ini sesuatu yang harus disegerakan, karena akumulasi dananya besar,” ungkap Lukman.

Namun, lanjutnya, presiden berpesan agar yang duduk di BPKH bukan orang dari kalangan politisi dan harus orang-orang yang akuntabel.

Lukman juga mengatakan, presiden berharap bentuk investasi dana haji ini betul-betul dihitung matang dan diharapkan disalurkan di infrastruktur, karena mendatangkan keuntungan, seperti jalan tol, pelabuhan.

Haram utak-atik dana haji
Masalahnya, UU No. 34 Tahun 2014 Tentang BPKH tersebut berpotensi bertabrakan dengan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Dalam UU yang disebut terakhir disebutkan, dana tabungan haji hanya boleh digunakan untuk kepentingan calon jamaah haji. Sehingga, jika digunakan untuk infrastruktur, Presiden Joko bakal dinilai melanggar UU No. 13 Tahun 2008 Tentang PIH.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama, Khatibul Umam Wiranu malah menilai, haram hukumnya Presiden Joko memanfaatkan dana tabungan haji untuk pembangunan infrastruktur.

Sebab, menurut anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini, dana tersebut adalah milik calon jamaah haji yang diperuntukkan atau ditujukan untuk pembiayaan perjalanan ibadah haji maupun kegiatan lainnya yang tidak boleh dipergunakan di luar kepentingan ibadah haji.

Bahkan, lanjutnya, Jokowi akan didoakan buruk oleh seluruh calon jamaah haji Indonesia apabila tidak menghentikan wacana tersebut. “Pasti Presiden (Jokowi) akan didoakan buruk atau dikutuk oleh semua calon jamaah ibadah haji dan saya yakin berujung pada kejatuhan Presiden dari kursinya,” kata Khatibul Umam Wiranu kepada Harian Terbit, Jumat (3/4/2015). [iba/pribuminews.com]