Beranda NASIONAL BANDUNG Buntut Dana Pembinaan Disunat Disbudpar Kota Bandung, Sejumlah Seniman Bicara

Buntut Dana Pembinaan Disunat Disbudpar Kota Bandung, Sejumlah Seniman Bicara

558
0
BERBAGI

VoB (SUARABANDUNG) – Paska Pasanggiri Budaya Jawa Barat 2016, Kota Bandung Kalah karena Dana Pembinaan disunat Disbudpar Kota Bandung Sutradara Teater Yusef Muldiayana berkomertar pendek namun pedas. “Saya mah hanya berpesan kesenian mah ulah dilicikan jeung dianiaya margi proses teh ageung nilaina, (Saya hanya berpesan kesenian itu jangan di curangi, dan dianiaya sebab prosesnya besar nilainya), kata  Sutradara Laskar anggung ini saat di minta komentar oleh Bandunghiji.com. 

Seperti diketahui Ajang kebudayaan dalam Pasanggiri tari, musik dan teater Jawa Barat 13-14 April 2016 wilayah Priangan 1 sudah berlangsung, namun patut dicurigai karena ada yang menyunat dana pembinaan dan produksi. Akibatnya Kota Bandung  yang punya motto Bandung juara tapi tidak Juara tuh…

Dari penulusuran BandungHiji.com bahwa lomba dibiayai dananya adalah sebesar 15 juta untuk tiap kelompok, namun kontingen Kota Bandung hanya terima 10 juta kemana yang 5 Juta yang dari disparbud kta Bandung. Kemana dana itu? ” Kami pertanyakan yang disunat ini, semoga Walikota Bandung tahu ini,” katanya.

Sementar itu sutradara dan juga dosen ISBI Fathul A. Husein menilai bahwa Jika benar budaya tak senonoh macam itu masih marak dilakukan oleh birokrat-birokrat negeri ini, ya mustahil kesenian bisa berkembang dan maju. “Harus dibongkar,” Kata Fathul yang juga Juri dari Pasanggiri Budaya Jawa Barat 2016.

Di akun FB seniman Hermana menulis :

DINAS DI PEMERINTAH DAERAH MENJADI CALO KESENIAN

Perhatian pemerintah terhadap perkembangan seni di daerah bisa dikatakan ada, hanya tidak maksimal. Indikasi perhatian pemerintah terhadap seni di daerah yaitu diselenggarakannya beberapa event festival atau perhelatan budaya “plat merah”. Sedangkan yang menjadi indikasi tidak maksimalnya perhatian pemeritah pada seni di daerah yaitu minimnya alokasi pendanaan dan terjadinya praktek percaloan di dinas terkait.
Praktek percaloan ini seakan-akan menjadi bagian penting dan mengikat perjanjian tidak tertulis antara dinas di pemerintah daerah dengan pelaku seni. Seringkali pelaku seni tidak berdaya dan tidak bisa menolak perjanjian haram itu. Bahkan ada pula praktek percaloan itu tidak diketahui oleh para pelaku seninya.
Menjadi pertanyaan kenapa seniman di daerah diam saja ketika tahu ada perlakuan seperti itu? Ada beberapa hal yang mendasari diamnya mereka:
1. Butuh pengakuan dan perhatian yang berkesinambungan dari pemerintah daerah.
2. Butuh dana, karena selama berkeseniannya merasa kesulitan mencari sumber dana yang pasti.
3. Tidak berani mengungkapkan kebenaran dan kejujuran.
4. Sama-sama bertindak sebagai calo.

-AA-