Beranda NASIONAL BANDUNG Beranikah Walikota Bandung Bongkar SABUGA untuk jadikan BakSil Disebut Hutan Kota yang...

Beranikah Walikota Bandung Bongkar SABUGA untuk jadikan BakSil Disebut Hutan Kota yang Sebenarnya? (I)

690
0
BERBAGI

VOB – Judul diatas sedikit ngeri memang namun inilah yang kiranya patut dibahas. Beranikah Walikota Bandung Bongkar SABUGA untuk jadikan BakSil Disebut Hutan Kota yang Sebenarnya?

Kenapa begitu, mari kita runut masalahnya.  Sebuah situs http://km.itb.ac.id membuka cakrawala soal lingkungan perkotaan, seperti persediaan air tanah, polusi udara, kebisingan, hingga global warming menjadikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menjadi sangat penting.  Demikian  pengantar awal dari situ itu.

dalam Web itu juga ada alasan lingkungan, ruang terbuka hijau juga dapat berfungsi sebagai ruang interaksi masyarakat atau bahkan dapat menjadi sarana rekreasi sendiri yang terjangkau bagi seluruh bagi warga kota. Dalam kasus Kawasan Babakan Siliwangi merupakan salah satu ruang terbuka hijau di  kelurahan Babakan Siliwangi Kecamatan Coblong di kota Bandung.

Babakan Siliwangi diharapkan menjadi RTH murni yang dapat menjadi paru-paru kota sekaligus ruang rekreasi dan interaksi yang dapat dijangkau secara mudah oleh warga kotanya. Namun, dalam keberjalanannya, pengelolaan Babakan Siliwangi ini mengalami banyak kontroversi, terutama akibat keinginan pemerintah untuk mengkerjasamakan pengelolaan Babakan Siliwangi dengan pihak swasta yang merencanakan pembangunan di lokasi tersebut, dimana masih menyisakan  kasus setelah  PT EGI digagalkan membangun rencananya sebuah Hotel, Mall dan apartment. Dada Rosada Walikota dulu yang kini menjalani hukuman kasus bansos terancam 15 tahun bui, tak berani keluarkan cabut surat PT EGI,

Namun seiring waktu bergulir Walikota Sang Arsitek pencinta lingkungan dan terkenal sejagat karena sering mendapat penghargaan Berani mencabut surat PT EGI dan akhirnya perjuangan Babakan Siliwangi berhasil dijadikan Hutan Kota.

babakan_siliwangidemoNamun pertanyaaanya apakah Walikota Ridwal Kamil yang juga Alumni ITB itu berani membongkar Sabuga dan Lapangan Tenis dan Bola jika ingin menjadikan hutan kota yang kuat atas kota Bandung? Beranikah?

Babakan Siliwangi jelas harus jadi paru-paru kota seperti hutan kota yang nyaman dan sejuk, seperti sebuah data legal Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau terbagi menjadi dua jenis, yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Berdasarkan pasal 29 ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut, proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, sedangkan khusus untuk RTH publik proporsi luas yang harus disediakan oleh pemerintah adalah paling sedikit seluas 20 (dua puluh) persen luas wilayah kota.

Dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, dengan berdasarkan pada latar belakang pemerataan pengembangan wilayah dan aspek lingkungan, arahan pembangunan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi tiga, yaitu mengarahkan perkembangan kota ke arah Bandung Timur, mengendalikan perkembangan kota di wilayah Bandung Barat, dan membatasi pembangunan di wilayah Bandung Utara.

RTRW juga mengatur kebijakan pola pemanfaatan ruang yang mengategorikan setiap wilayah di Kota Bandung dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya. Kawasan lindung selanjutnya diuraikan lagi menjadi:

  1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya
  2. Kawasan perlindungan setempat (ruang terbuka hijau), antara lain jalur sempadan sungai, jalur sempadan jalan dan jalan kereta api, kawasan sekitar danau/situ, dan kawasan sekitar mata air
  3. Kawasan pelestarian alam (taman wisata alam)
  4. Kawasan cagar budaya
  5. Kawasan rawan bencana

Pada peta RTRW, Babakan Siliwangi jelas termasuk ke dalam kawasan Bandung Utara yang jelas harus dibatasi pembangunannya, terlebih lagi ketika ditemukannya 12 mata air di dalam kawasan mata air yang jelas menjadikan Babakan Siliwangi termasuk ke dalam kawasan lindung. RTRW secara ketat juga menyatakan bahwa kesempatan membangun hanya untuk sarana dan prasarana vital (nonkomersial) dengan batas luas maksimal tutupan tanah (footprint) 2 persen dan tidak dimungkinkan membangun bangunan bertingkat (KLB maksimal 0,02). Oleh karena itu, rencana pembangunan rumah makan di kawasan tersebut dapat dikatakan tidak sesuai karena bangunan rumah makan jelas bukan merupakan sarana dan prasarana vital non komersial, demikian kami kutip dari HMP PL ITB.

Nah kenapa masih ada Gedung diarea hutan kota ini. Jika serius harusnya Sabuga dan saran lainnya juga dibongkar. Beranikah Rodwan Kamil? Beranikah walikota Bandung ini? (TIM JBS . bersambung)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here