Beranda NASIONAL Abetnego Tarigan: Soal Jatigede Pemerintah Jangan Melanggar HAM

Abetnego Tarigan: Soal Jatigede Pemerintah Jangan Melanggar HAM

511
0
BERBAGI
Foto: Ardi

Jakarta, VOB- Setelah Presiden Joko Widodo menetapkan waktu untuk melakukan penggenangan waduk Jatigede pada tanggal 1 Agustus besok, spontan mengundang reaksi keras dari berbagai organisasi pemerhati lingkungan dan tentunya juga masyarakat Jatigede. Dalam rangkaian acara diskusi yang digelar di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terkait ihwal permasalahan penggenangan waduk Jatigede, Abetnego Tarigan selaku Direktur Eksekutif Walhi mengingatkan dengan tegas pemerintah terhadap masalah hak asasi manusia.

“Pemerintah jangan melanggar HAM! Wajar jika mereka menolak penggenangan. Karena di sana tanah leluhur mereka, banyak makam orangtua,” ucap Abetnego di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Dalam kesempatan yang sama, beliau juga menjelaskan bahwa pembangunan-pembangunan PLTA selalu meninggalkan kesenjangan sosial. “Hampir semua PLTA kita memberikan dampak yang parah terhadap lingkungan. Kami (Walhi) terus mendesak pemerintah atas keadilan terhadap masyarakat mengenai kesejahteraan hidup,” pungkasnya.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Abetnego Tarigan, salah seorang warga Jatigede yang juga hadir di sana, pun menjelaskan hal serupa. Menuntut pemerintah dalam hal kesejahteraan. “Saya memohon, penggenangan tanggal 1 Agustus segera dibatalkan. Selesaikan dulu masalah yang lama (zaman Orde Baru). Kami manusia, bukan hanya harus mengisi perut. Masih butuh kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan,” jelas Nata Hendra Suryana selaku warga yang juga petani Jatigede.

Selain itu, Abetnego juga mengatakan, jika seandainya penggenangan tetap dilakukan tanpa adanya jaminan, pemerintah Jokowi – JK telah gagal mementingkan rakyat kelas bawah. “Pemerintah Jokowi – JK membuat prasasti pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap warga Jatigede. Tidak ada jaminan bagi warga. Hak tumbuh dan lainnya dari pemerintah, tidak ada kejelasan. Pemerintah harus menyelesaikan secara utuh, juga masalah sosial di sana,” tambah Abetnego.

“Kami berharap, para pengambil kebijakan untuk melihat langsung apa yang terjadi di lokasi. Kalau Jokowi mengerti siapa yang pilih beliau, harusnya Jokowi melihat warga kelas bawah. Karena, warga Jatigede memilih beliau,” tutupnya. (NAA/GE)